Payakumbuh – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh tetap optimis menjaga kualitas pelayanan publik dan pembangunan prioritas di tahun 2026, meski ada penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (10/11/2025).
Zulmaeta memaparkan Nota Pengantar Wali Kota terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026.
Menurut Zulmaeta, Transfer ke Daerah (TKD) untuk Payakumbuh turun menjadi Rp401,9 miliar.
Angka ini berkurang Rp116,88 miliar dibandingkan alokasi tahun sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026 yang terbit pada 23 September 2025.
“Kondisi ini tentu menjadi tantangan serius bagi kita,” kata Zulmaeta.
Namun, ia berkomitmen memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap terjaga dan pembangunan prioritas daerah tetap berjalan optimal.
Zulmaeta menjelaskan, penyusunan APBD 2026 dilakukan secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kemandirian fiskal daerah.
Penyusunan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
APBD 2026 disusun selaras dengan kebijakan fiskal nasional yang tertuang dalam RAPBN 2026.
Penyusunan juga memperhatikan kesinambungan fiskal daerah, arah kebijakan ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal nasional (KEM-PPKF).
“APBD harus responsif dan antisipatif terhadap dinamika ekonomi global, perubahan iklim, hingga gejolak geopolitik,” ujarnya.
Namun, ia menambahkan, APBD tetap mencerminkan optimisme dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam Nota Keuangan tersebut, total pendapatan daerah Payakumbuh tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp652,98 miliar.
Angka ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp158 miliar, Pendapatan Transfer Rp494,98 miliar, dan Lain-lain pendapatan yang sah Rp0.
Sementara total belanja daerah direncanakan Rp738,14 miliar. Komposisinya terdiri dari belanja operasi Rp674,52 miliar, belanja modal Rp62,61 miliar, dan belanja tidak terduga Rp1 miliar.
Selisih antara pendapatan dan belanja akan ditutupi melalui pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp85,16 miliar.
Zulmaeta menyebutkan bahwa arah pembangunan Payakumbuh 2026 berpedoman pada tema RKPD: “Peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat untuk transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.”
Ada lima prioritas utama pembangunan, yakni: peningkatan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas dan berdaya saing.
Prioritas lainnya adalah peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi.
Kemudian peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.
Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah juga menjadi prioritas.
Serta peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Zulmaeta juga menegaskan pentingnya meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD.
Ia menyebutkan sejumlah langkah, mulai dari evaluasi regulasi pajak dan retribusi, pembentukan BUMD baru, hingga pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan pajak.
“Kita harus mampu memaksimalkan potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” ucapnya.
Ia berharap pembahasan RAPBD 2026 antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan konstruktif.
Dengan begitu, diharapkan menghasilkan dokumen anggaran yang realistis dan berpihak pada masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen angka, tetapi instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan warga Payakumbuh,” pungkasnya.
