Padang – Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sumatera Barat (Sumbar) mulai pulih pasca bencana banjir dan longsor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan hal tersebut.
Pemulihan suplai energi ini, kata Bahlil, berkat penambahan armada distribusi dan pembukaan jalur alternatif.
“Untuk kondisi di Sumbar, penyediaan minyak dan LPG jauh lebih baik dibandingkan Aceh atau Tapanuli Tengah,” ujar Bahlil saat meninjau Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12/2025).
Bahlil menambahkan, penyaluran BBM sudah berjalan meski beberapa akses masih terhambat.
PT Pertamina Patra Niaga telah menambah 17 unit mobil tangki berkapasitas 16 kiloliter untuk mempercepat distribusi ke wilayah terdampak.
Meski demikian, beberapa wilayah masih sulit dijangkau karena jalan terputus, terutama di jalur Padang Panjang-Sicincin yang menjadi rute utama suplai BBM.
Distribusi tetap dilakukan melalui rute alternatif dengan waktu tempuh yang lebih lama, sekitar lima hingga enam jam.
Untuk wilayah Pasaman, yang sempat terisolasi akibat longsor, Pertamina telah menyalurkan 8 kiloliter BBM pada Senin dan 16 kiloliter pada Selasa (2/12/2025).
Pertamina juga menyalurkan BBM tambahan untuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum guna mendukung operasional alat berat dan transportasi penanganan bencana.
Untuk mencegah kekosongan stok secara bersamaan, Pertamina melakukan pengelompokan SPBU prioritas di wilayah yang berdekatan. Perusahaan juga mengklaim stok BBM di Sumbar dalam kondisi aman.
Selain suplai BBM, pemerintah juga berupaya mempercepat pemulihan jaringan listrik. PT PLN akan menggunakan 35 genset sementara sebelum perbaikan permanen dilakukan pada akhir pekan.
“Insya Allah mulai Jumat malam listrik akan menyala melalui genset, dan Sabtu dilakukan pemulihan permanen,” kata Bahlil.
Gangguan jaringan listrik akibat bencana terjadi di 10 kabupaten/kota di Sumbar, dengan kerusakan pada 247 tiang dan 283 peralatan gardu distribusi.
Bahlil menargetkan distribusi energi di Sumbar kembali normal sepenuhnya dalam waktu dekat, bersamaan dengan pembukaan akses jalur yang masih terdampak material longsor.
“Dalam kondisi darurat, beberapa aturan administratif memang harus disederhanakan. Yang utama adalah memastikan layanan energi tetap berjalan,” pungkasnya.
