Jakarta – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat melakukan pertukaran Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 173,4 triliun tahun ini.
Langkah ini merupakan bagian dari koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan transaksi debt switch akan dilakukan secara bertahap.
“Dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki Bank Indonesia dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Denny dalam keterangan resmi, Sabtu (21/2/2026).
Denny menambahkan, pembelian SBN oleh BI dari pasar sekunder akan melibatkan pelaku pasar.
Mekanisme pertukaran SBN akan dilakukan secara bilateral dengan pemerintah.
Mekanisme ini memungkinkan SBN diperdagangkan di pasar dengan harga yang berlaku.
Sebelumnya, BI dan Kemenkeu telah melakukan pertukaran SBN secara bilateral pada tahun 2021, 2022, dan 2025.
Penerbitan SBN menjadi salah satu cara pemerintah untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Defisit APBN 2026 sendiri ditargetkan sebesar 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat,” tegas Denny.
Pelaksanaan lebih lanjut akan terus dikoordinasikan, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi dan pasar keuangan, baik di tingkat domestik maupun global.
