Padang – Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Langkah strategis yang telah berjalan sejak 28 Maret 2026 ini menjadi poin krusial dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat, Rabu (20/5/2026).
Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda Sumbar, Kombes Pol. Dessy Ismail, yang memimpin upacara tersebut, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi generasi muda.
Saat membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Viada Hafid, Dessy menyampaikan bahwa penundaan akses tersebut bertujuan memastikan anak-anak berinteraksi di ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan tahapan tumbuh kembang mereka.
“Kebijakan ini memastikan anak-anak mendapatkan ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya,” ujarnya.
Upacara yang berlangsung khidmat di lapangan Mapolda Sumbar ini diikuti oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sumbar, personel Polri, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kepolisian setempat.
Selain menyoroti perlindungan anak, momentum Harkitnas tahun ini juga menjadi wadah untuk memperkuat komitmen pembangunan nasional melalui delapan misi besar atau Asta Cita. Seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi hingga institusi Polri, diajak untuk kembali mengobarkan semangat “Boedi Oetomo” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dessy menambahkan, kebangkitan nasional harus dimaknai sebagai akumulasi kesadaran individu yang kolektif. Baginya, kesadaran tersebut merupakan kunci utama dalam mencapai kejayaan bangsa di kancah dunia.
Rangkaian upacara ditutup dengan penekanan pentingnya penguatan solidaritas sosial serta peningkatan literasi digital di tengah masyarakat.
Seluruh peserta upacara menggaungkan komitmen bersama untuk menjaga kedaulatan negara, selaras dengan tema besar tahun ini: “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara!”.
