Sawahlunto – Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto mendapat sorotan tajam dari lima fraksi di DPRD setempat dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/6). Legislatif menyoroti akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang membengkak serta rendahnya kontribusi sektor-sektor strategis terhadap pendapatan daerah.
Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Susi Haryati, menekankan bahwa pandangan umum fraksi merupakan instrumen vital untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola pemerintahan. “Fraksi-fraksi wajib memberikan tanggapan atas nota pengantar kepala daerah. Langkah ini diambil guna menggali penjelasan mendalam terkait urgensi dan dampak kebijakan terhadap masyarakat,” ujar Susi saat memimpin jalannya sidang.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi pihak yang paling vokal mengkritisi angka SILPA tahun 2025 yang mencapai Rp49,06 miliar. Revanda Utami Vininta, juru bicara fraksi tersebut, mempertanyakan apakah angka fantastis itu mencerminkan kegagalan realisasi program kerja atau sekadar perencanaan yang kurang matang di tengah keterbatasan fiskal.
Di sisi lain, rapor merah sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi perhatian Fraksi PAN-PKB. Fatrio Naldi mendesak pemerintah memberikan klarifikasi mengenai prospek bisnis Perumda Air Minum dan PT Wahana Wisata Sawahlunto yang dinilai belum mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal, bahkan cenderung merugi.
Persoalan pelayanan publik turut menjadi catatan serius. A. Sarijanus Kahar dari Fraksi Partai Golkar melayangkan kritik keras terhadap operasional BLUD RSUD Sawahlunto. Ia menyoroti keluhan masyarakat terkait kelangkaan obat, minimnya ketersediaan dokter spesialis, hingga keterbatasan alat medis yang menuntut langkah perbaikan segera dari manajemen rumah sakit.
Sementara itu, Fraksi NasDem-Demokrat menyoroti paradoks di sektor pendidikan. Meski alokasi anggaran meningkat, realisasinya dinilai belum memberikan dampak signifikan. Mereka juga menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sawahlunto yang masih tertinggal dibandingkan enam kota lainnya di Sumatera Barat.
Tak ketinggalan, Fraksi Gerakan Keadilan Indonesia Sejahtera (GKIS) menyoroti lesunya pendapatan dari sektor pariwisata dan kebudayaan. Hendri Elvin mencatat realisasi pendapatan Dinas Kebudayaan hanya mencapai 69,87 persen, sementara Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga berada di angka 70,49 persen. Padahal, sektor ini merupakan tulang punggung identitas Sawahlunto sebagai Kota Warisan Dunia UNESCO.
Seluruh masukan dan pertanyaan dari fraksi-fraksi tersebut kini menanti jawaban resmi dari pihak eksekutif. Rapat paripurna yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Jeffry Hibatullah ini akan berlanjut pada agenda tanggapan Wali Kota atas pandangan umum tersebut.
