Jakarta – Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) ditunjuk oleh Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebagai wadah GovTech Indonesia.
GovTech merupakan agensi teknologi yang bertugas mewujudkan digitalisasi layanan pemerintah yang terpadu dan terintegrasi.
Phirman Rezha Abdul Razak, Komisaris Peruri, mengapresiasi gebrakan ini yang diformalkan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023.
Menurutnya, Perpres ini merupakan wujud komitmen Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait untuk percepatan transformasi digital pada pelayanan publik.
“Pertama, satu data Indonesia yang mana berkaitan dengan tata kelola data pemerintah punya tujuan untuk menciptakan data berkualitas dan mudah diakses. Tata kelola yang disebutkan merupakan bagian dari national interest dan berpihak pada kedaulatan bangsa,” kata Phirman.
Kedua, Phirman mengatakan, bahwa Peruri adalah 100 persen milik negara. Oleh karenanya, menjadi sangat penting meningkatkan perubahan fundamental yang disebutkan karena berkaitan dengan keamanan data nasional.
“Yang ketiga, Peruri adalah Badan Usaha Milik Negara yang tersebut sejak lama sudah melakukan perubahan fundamental digital, teristimewa pada sektor digital security,” pungkas Phirman.
Diketahui, Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional menetapkan sembilan layanan prioritas, yaitu:
Phirman juga mengapresiasi pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi terhadap pengembangan perubahan struktural digital pemerintahan melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tersebut.
“Direktur Utama, Bu Dwina Septiani Wijaya telah melakukan sejumlah gebrakan dan terobosan positif hingga menjadikan Peruri pada titik yang hebat dan dipercaya untuk menjadi Govtech Indonesia,” ujar Phirman.
“Hal demikian tentu didorong oleh Pak Erick Thohir yang mana sejak awal mengawasi Kementerian BUMN telah berikrar melakukan perbaikan di berbagai sektor, mulai dari SDM hingga infrastruktur dan infrastruktur, sehingga SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) ini dianggap sudah harus diadakan sekarang,” tambah Phirman.
Peruri mewadahi GovTech Indonesia diharapkan dapat menyebabkan efisiensi dan pembaharuan di digitalisasi layanan pemerintah, sekaligus menegaskan peran Indonesia di era digital global.
