Serang – Kabar baik bagi masyarakat kurang mampu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandakan anggaran untuk program bedah rumah pada tahun 2026.
Kenaikan anggaran ini menjadi prioritas utama untuk mengatasi masalah rumah tidak layak huni yang masih tinggi di Indonesia.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan, anggaran kementeriannya naik signifikan dari Rp 5 triliun menjadi lebih dari Rp 10 triliun.
“80 persen anggaran kami untuk rakyat, program bedah rumah,” tegas Maruarar saat menghadiri akad massal 50.030 unit rumah subsidi di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
Maruarar menyebutkan, saat ini masih ada 26,9 juta rumah di Indonesia yang tidak memenuhi standar kelayakan huni.
Untuk itu, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia akan mendapatkan program bedah rumah pada tahun depan.
Hal ini menyusul data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa 222 kota dan kabupaten belum menerima jatah program tersebut pada tahun ini.
Dalam kesempatan itu, Maruarar juga menyoroti pencapaian program rumah subsidi di era pemerintahan Prabowo yang mencapai 350 ribu unit, meningkat dari sebelumnya 220 ribu unit.
“Bapak Presiden yang membuat kebijakan rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah 350 ribu. Kami tidak ada pilihan selain bekerja sangat keras,” katanya.
Akad massal yang dihadiri Maruarar menjadi tonggak penting dalam percepatan program perumahan nasional.
Sebanyak 300 akad dilakukan secara langsung, melibatkan 11 bank penyalur.
Sementara itu, 49.730 akad berlangsung daring dengan melibatkan 39 bank penyalur di 33 provinsi dan 110 kabupaten/kota.
“Skema hybrid ini menegaskan upaya Kementerian PKP memastikan pemerataan akses pembiayaan perumahan dari Sabang hingga Merauke,” jelas Maruarar.
Dalam acara tersebut, dilakukan serah terima kunci rumah secara simbolis kepada 10 masyarakat berpenghasilan rendah dari berbagai profesi.
