Padang – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, melakukan peninjauan langsung terhadap progres penanganan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (9/4). Kunjungan ini bertujuan memastikan percepatan tahap tanggap darurat serta kesiapan fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) berjalan optimal.
Dalam peninjauan yang dipusatkan di Bendungan Kuranji (Gunung Nago) tersebut, Zigo memantau proses normalisasi alur sungai dan penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder. Ia juga menyoroti rencana pembangunan check dam di hulu Sungai Batang Kuranji sebagai langkah mitigasi jangka panjang untuk menahan material saat curah hujan tinggi.
Zigo menegaskan pentingnya pemisahan manajemen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran antara kegiatan tanggap darurat yang akan berakhir pada April 2026 dengan fase rehab-rekon. Ia meminta mitra kerja cermat dalam memisahkan kedua kegiatan tersebut, terutama terkait desain dan pengajuan kontrak tahun jamak (multi-year contract) ke Kementerian Keuangan.
“Kedua kegiatan ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan tumpang tindih administrasi maupun persoalan hukum di kemudian hari,” ujar Zigo.
Selain itu, Zigo menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran besar guna menghindari potensi penyimpangan. Ia menyoroti perlunya pemisahan yang jelas agar pekerjaan relawan tidak diklaim sebagai beban dana pemerintah.
Untuk menjamin transparansi, Zigo bersama Pimpinan Komisi V DPR RI menyarankan adanya pendampingan ketat dari Kejaksaan dan BPKP selama proses pelaksanaan berlangsung.
“Kita sangat mengapresiasi relawan yang turun langsung saat darurat, namun semua proses harus tercatat secara akurat agar tidak ada celah penyimpangan yang merugikan negara,” tambahnya.
Rangkaian kunjungan tersebut ditutup dengan pertemuan bersama Gubernur Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Zigo merespons aspirasi pemerintah daerah terkait percepatan dana rehab-rekon.
Padang – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menekankan pentingnya pemisahan manajemen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran antara fase tanggap darurat dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi di Kota Padang, Sumatera Barat.
Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah tumpang tindih administrasi serta meminimalisir risiko hukum di masa depan. Zigo meminta mitra kerja agar cermat dalam menyusun desain dan pengajuan kontrak tahun jamak (multi-year contract) ke Kementerian Keuangan.
Penegasan tersebut disampaikan Zigo saat meninjau langsung progres penanganan infrastruktur di Bendungan Kuranji (Gunung Nago), Kamis (9/4). Dalam kunjungan itu, ia memantau proses normalisasi alur sungai dan penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder.
Selain itu, Zigo menyoroti rencana pembangunan check dam di hulu Sungai Batang Kuranji. Infrastruktur ini diproyeksikan sebagai langkah mitigasi jangka panjang untuk menahan material saat curah hujan tinggi.
Terkait penggunaan anggaran, Zigo menuntut akuntabilitas tinggi guna menghindari potensi penyimpangan. Ia secara khusus menyoroti perlunya pemisahan yang jelas agar pekerjaan relawan tidak diklaim sebagai beban dana pemerintah.
Demi menjamin transparansi, Zigo bersama Pimpinan Komisi V DPR RI menyarankan adanya pendampingan ketat dari Kejaksaan dan BPKP selama proses pelaksanaan berlangsung.
“Kita sangat mengapresiasi relawan yang turun langsung saat darurat, namun semua proses harus tercatat secara akurat agar tidak ada celah penyimpangan yang merugikan negara,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Rangkaian kunjungan kerja ini diakhiri dengan pertemuan bersama Gubernur Sumatera Barat. Dalam forum tersebut, Zigo merespons aspirasi pemerintah daerah terkait percepatan dana rehab-rekon agar penanganan pascabencana dapat berjalan optimal.
