Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum efektif dalam menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Studi terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan adanya ketimpangan distribusi yang tidak selaras dengan tingkat kemiskinan di berbagai daerah.
Peneliti Celios, Isnawati Hidayah, memaparkan bahwa daerah dengan persentase penduduk miskin tinggi justru memiliki jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang minim. Kondisi serupa terjadi di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang aksesnya masih sangat terbatas.
Ketimpangan ini memicu keraguan terhadap efektivitas program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 335 triliun pada 2026, di tengah tekanan defisit APBN, inflasi, serta ancaman kekeringan panjang.
Data Celios tahun 2025 mencatat inclusion error sebesar 34,2 persen. Angka ini menunjukkan bahwa banyak penerima manfaat program MBG bukanlah kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan gizi.
Isnawati juga menyoroti alokasi anggaran yang dinilai tidak relevan dengan tujuan perbaikan gizi anak. Dana tersebut justru terserap untuk pengadaan barang seperti tablet, kaos kaki, sepeda motor listrik, hingga biaya event organizer.
“Alih-alih memperbaiki gizi anak, MBG justru mencerminkan salah sasaran dan kegagalan tata kelola anggaran publik,” tegas Isnawati, Selasa (14/4/2026).
Menanggapi temuan tersebut, Celios merekomendasikan pemerintah untuk menghentikan ekspansi SPPG dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain serta implementasi program. Pendekatan universal dinilai tidak efektif karena gagal menjangkau daerah paling rentan.
Selain itu, Celios mendesak adanya audit independen terhadap distribusi SPPG serta pengadaan barang dan jasa. Langkah ini diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah potensi penggelembungan anggaran dalam pelaksanaan program tersebut.
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum efektif dalam menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Studi terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan bahwa distribusi program tersebut tidak selaras dengan tingkat kemiskinan di berbagai daerah.
Peneliti Celios, Isnawati Hidayah, memaparkan bahwa daerah dengan persentase penduduk miskin tinggi justru memiliki jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang minim. Kondisi serupa terjadi di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang aksesnya masih sangat terbatas.
Ketimpangan distribusi ini memicu keraguan terhadap efektivitas program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 335 triliun pada 2026 di tengah tekanan defisit APBN, inflasi, serta ancaman kekeringan panjang.
Data Celios tahun 2025 mencatat adanya inclusion error sebesar 34,2 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa banyak penerima manfaat program MBG bukanlah kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan gizi.
Isnawati juga menyoroti alokasi anggaran yang dinilai tidak relevan dengan tujuan perbaikan gizi anak. Dana tersebut justru terserap untuk pengadaan barang seperti tablet, kaos kaki, sepeda motor listrik, hingga biaya event organizer.
“Alih-alih memperbaiki gizi anak, MBG justru mencerminkan salah sasaran dan kegagalan tata kelola anggaran publik,” tegas Isnawati, Selasa (14/4/2026).
Menanggapi temuan tersebut, Celios merekomendasikan pemerintah untuk menghentikan ekspansi SPPG dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain serta implementasi program. Pendekatan universal dinilai tidak efektif karena gagal menjangkau daerah paling rentan.
Selain itu, Celios mendesak adanya audit independen terhadap distribusi SPPG serta pengadaan barang dan jasa. Langkah ini diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah potensi penggelembungan anggaran dalam pelaksanaan program tersebut.
